Palu – Dedi Askari, Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah periode 2006–2025, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana yang mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu atau dibentuk kementerian khusus.
Dalam pernyataannya, Dedi Askari menilai pandangan dan usulan tersebut sebagai pemikiran yang ahistoris, khususnya jika dikaitkan dengan peran dan posisi Polri pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, Polri sejak awal memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia.
Ia menegaskan bahwa wacana membawa Polri ke bawah kementerian tertentu merupakan upaya nyata untuk melemahkan institusi Polri, sekaligus melemahkan langkah-langkah penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
“Karena itu, kami secara tegas menolak keras segala upaya yang mendorong agar Polri dibawa ke kementerian tertentu atau ke kementerian khusus,” tegas Dedi Askari.
Pernyataan tersebut menjadi sikap kritis terhadap dinamika yang berkembang, sekaligus penegasan pentingnya menjaga independensi dan kekuatan institusi Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
إرسال تعليق