Palu – Muhammad Fikri Agusti, selaku Koordinator Wilayah PPDI Sulawesi sekaligus Ketua PPDI Sulawesi Tengah, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia.
Ia juga secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian baru. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara netral dan bebas dari kepentingan politik maupun sektoral.
“Ini bukan soal siapa Kapolrinya, tetapi soal menjaga independensi hukum di Negara Republik Indonesia,” tegas Muhammad Fikri Agusti.
Ia menilai, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki posisi yang kuat dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa intervensi dari pihak manapun.
إرسال تعليق